Selasa, 04 November 2008

Edisi 16

Ibukota Padang Pariaman
DPP PKDP Minta Status Quo


JAKARTA, SM – DPP PKDP sebagai perwakilan masyarakat Kota/Kabupaten Padang Pariaman di rantau meminta ibukota Kabupaten Padang Pariaman sementara ini berada dalam status quo. Sikap itu diambil setelah Tim I nvestigasi DPP PKDP menjelaskan temuan–nya dalam rapat pengurus dan akan bertemu Tim Pusat.
Pernyataan itu ditegaskan Ketua Tim Investigasi ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKDP Fuad S Bakri, minggu terakhir Agustus. Pada rapat pengurus DPP PKDP di Jakarta, sebelumnya para pengurus DPP PKDP dengan suara bulat me–nyepakati diadakan kajian mengenai Rimbo Kalam oleh tim independen dari luar Sumbar. Pasalnya, Rimbo Kalam menim–bulkan pro kontra di masyarakat meskipun Pemkab bersama DPRD sepakat Rimbo Kalam menjadi ibukota Kabupaten Padang Pariaman.
“Kalau dipaksakan Rimbo Kalam menjadi ibukota Padang Pariaman maka tidak akan selesai masalah. Karena itu sementara ini ibukota status quo saja,” kata Fuad.
Rapat pengurus DPP PKDP itu dihadiri antara lain Ketua DPP PKDP Suhatmansyah, Sekjen Ruslan A Gani, Bendahara Umum Fauzan Musa, Zubir Amin, John Azis, A Basri, Syafruddin AL, Wakil Ketua Seni Budaya Alizar Jangguik, dan Ketua Humas Indra D Himrat.
Fuad menjelaskan, Rimbo Kalam tidak cocok menjadi ibukota kabupaten karena berbagai alasan disamping timbulnya sejumlah masalah di masa datang. Daerah itu masih hutan dan berada di kawasan hutan lindung. Jelas hal itu bertentangan peraturan me–ngenai penggunaan lahan yang masuk kawasan hutan yang peruntukannya bagi keselamatan lahan.
“Kalaupun diteruskan maka sebagai daerah baru di tengah hutan, butuh pembiayaan besar untuk membangun kota di sana. Infrastruktur total dibangun baru, artinya pembangunan kota dimulai dari nol sehingga diperkirakan APBD akan terserap ke sana. Jelas hal itu akan sangat berdampak pada pembangunan wilayah secara menyeluruh,” kata Fuad.
Pernyataan Fuad itu bagian dari sikap DPP PKDP mengenai penetapan ibukota Padang Pariaman di Rimbo Kalam, Nagari Parit Malintang, Enam Lingkung.
“Kita harus punya satu sikap dan saya secara pribadi kurang setuju bila laporan itu hanya untuk mengantar Tim Investigasi DPP PKDP. Yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman sudah luar biasa sehingga kita harus tegas,” kata John Azis, pengurus yang juga anggota Tim Investigasi dan pengacara di Jakarta.
Menurut John, DPP PKDP sebagai organisasi sosial tidak tertutup kemungkinan melakukan pembelaan terhadap langkah kebijakan yang banyak mendapat sorotan dan pro kontra di

masyarakat. Karena itu, “Kita rekomendasikan untuk menang–guhkan sementara waktu menge–nai rencana ibukota ini meskipun kita organisasi social. Laporan Tim Investigasi itu akan menjadi bahan pertimbangan sehingga nanti Tim Pusat akan turun kembali ke la–pangan,” kata John.
Sebab itu, DPP PKDP pada rapat pengurus itu langsung menetapkan tim untuk bertemu Tim Pusat yang sudah meninjau lokasi Rimbo Kalam dan sejumlah masyarakat Padang Pariaman. Tim terdiri dari antara lain Fuad Bakri, John Azis, dan Syafruddin Al.
Ketua Umum DPP PKDP Suhatmansyah meminta agar Tim PKDP segera bertemu Tim Pusat. Pertemuan akan memberikan masukan bagi Tim Pusat agar ada keseimbangan informasi, tidak dimonopoli oleh sumber dari daerah saja. “Sehingga setelah itu akan ada masukan yang kiranya dapat menjadi bahan bagi Tim Pusat untuk seterusnya menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau kembali ke lapangan di Padang Pariaman,” katanya.
Suhatmansyah menegaskan, meski Tim Pusat yang sudah mengunjungi ke Rimbo Kalam memberi sinyal tidak ada masalah secara fisik dan normatif, tetapi berdasarkan kejanggalan-kejang–galan yang terjadi pantas masalah ibukota ditangguhkan dulu. Meski seperti dilansir media 75 persen proses sudah berjalan tetapi sisa 25 persen adalah celah untuk menjelaskan permasalahan sebenarnya berdasarkan temuan tim Investigasi dan data lain yang mendukung.
“Tim DPP PKDP bisa memberi masukan dan meminta tim Pusat kembali turun ke lapangan,” ujarnya.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PKDP Zubir Amin menambahkan, penetapan Rimbo Kalam sebagai ibukota juga akan berdampak pada wilayah itu sebagai lumbung padi di Padang Pariaman. “Potensi sebagai wi–layah lumbung padi akan hilang dan dampak lanjutannya terhadap sumber beras wilayah Padang Pariaman,” ujarnya. Tim SM